215

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

BERAKHIRNYA MASA ORDE BARU

DAN LAHIRNYA REFORMASI

PETA KONSEP

BAB

XIII

Krisis, moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, reformasi,

demokrasi, tertib, aman, adil, makmur, sejahtera.

KAKA

KAKA

KA

TT

TT

T

A KUNCIA KUNCI

A KUNCIA KUNCI

A KUNCI

Setelah mempelajari Bab ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk

menjelaskan keadaan menjelang jatuhnya pemerintahan Orde Baru, proses

lahir dan tujuan gerakan reformasi, serta manfaat reformasi bagi perbaikan

kehidupan masyarakat Indonesia.

TUJUAN NASIONAL

INDONESIA

KONDISI

PEMERINTAHAN

ORDE BARU

MONETER

REFORMASI SEBAGAI

JAWABAN

MEWUJUDKAN

KEHIDUPAN YANG TERTIB,

AMAN, DAMAI, ADIL, DAN

MAKMUR

EKONOMI

POLITIK/HUKUM

SOSIAL

KEPERCAYAAN

KRISIS

HASIL

REFORMASI

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

216

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik

secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik,

ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan

prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai

segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-

faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan

telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai

gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat

Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.

Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya

pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya

masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan

dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.

Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan

dan penderitaan rakyat.

A. Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru

Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintahan Orde Baru harus mengakhiri

kekuasaannya sama persis dengan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan

reformasi. Secara substansial, berakhirnya pemerintahan Orde Baru lebih

disebabkan oleh ketidakmampuan

pemerintah dalam mengatasi berbagai

persoalan bangsa dan negara. Artinya,

apabila pemerintahan Presiden Suharto

mampu mengatasi segala persoalan

bangsa dan negara, niscaya gerakan

reformasi tidak akan terjadi.

Selama ini, pemerintahan Orde

Baru sering mengklaim telah berhasil

meningkatkan produksi nasional,

meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat, dan

berbagai keberhasilan di bidang fisik dan

non fisik, seperti perbaikan sarana

transportasi, perumahan,

perekonomian, olah raga, pendidikan,

dan kesehatan. Gambaran tentang

keberhasilan pembangunan nasional

sering dijadikan slogan bahwa

pemerintahan Orde Baru telah berhasil

Reformasi merupakan gerakan moral untuk

menjawab ketidak puasan dan keprihatinan atas

kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial:

1 Reformasi bertujuan untuk menata kembali

kehidupan berma-sayarakat, berbangsa, dan

bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai

luhur Pancasila.

2 Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi

bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde

baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi

kepresidenan.

3 Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan

Suharto dipandang sudah tidak mampu

mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka

Suharto diminta untuk mengundurkan secara

legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan

bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan

datang.

217

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

mengubah kondisi kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan

orde lama. Namun, pemerintahan Orde Baru tidak memberikan gambaran yang

benar bahwa keberhasilan itu harus dibayar dengan mahal oleh anak cucu bangsa.

Kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing yang tidak

terkontrol secara baik, harga kebutuhan pokok yang tidak menentu, kehidupan politik

yang terpasung, dan sebagainya. Apakah yang dilakukan PT Freefort di Papua?

Apakah yang dilakukan oleh PT Newmont di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat?

Sebab-sebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru adalah terbatasnya

kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara, seperti:

1. Krisis Moneter

Ketika krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia

merupakan salah satu negara yang paling lemah kemampuannya untuk

mengatasi krisis itu. Ada beberapa indikator ukuran ketidakmampuan Indonesia,

seperti:

a. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun sampai titik terendah,

yaitu Rp 16,000.oo per dollat Amerika Serikat.

b. Lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank

nasional harus dilikuidasi.

c. Harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi.

d. Dunia investasi mengalami kelesuan.

e. Daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi krisis moneter sebagai akibat

dari:

a. Ketergantungan Indonesia pada modal asing yang sangat tinggi.

b. Ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor.

c. Ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Misalnya, sebagai negara agraris Indonesia masih mengimpor beras, gula,

minyak, dan sebagainya.

Bersumber dari kesalahan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada

industri besar, tetapi tidak didukung dengan pembangunan industri hulu yang

mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Misalnya, bahan baku

industri textil Indonesia sangat bergantung pada hasil impor. Padahal, Indonesia

adalah salah satu penghasil kapas terbesar di dunia.

2. Krisis Ekonomi

Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis

ekonomi. Krisis ekonomi ditandai oleh beberapa indikator, seperti:

a. Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami

keterpurukan sebagai akibat kekurangan modal.

b. Produktivitas dunia industri mengalami penurunan sehingga PHK menjadi

satu-satunya alternatif yang mudah untuk mempertahankan efisiensi

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

218

perusahaan.

c. Angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli

masyarakat menjadi sangat rendah.

Semua itu membawa akibat terhadap kegiatan ekonomi yang semakin rendah

dan pada akhirnya produktivitas nasional mengalami penurunan.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber

dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Hal ini

dapat dilihat dari beberapa kenyataan, seperti:

a. Usaha pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil menengah sebagai

soko guru perekonomian nasional kurang maksimal.

b. Jiwa kewirausahaan masyarakat tidak dapat berkembang karena

terbatasnya peluang dan adanya persaingan yang berat.

c. Pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib yang hidup di sektor

pertanian sehingga para pemuda di desa cenderung pergi ke kota untuk

mencari pekerjaan pada sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian tidak

tergarap secara baik karena kekurangan tenaga kerja di satu sisi dan

ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan teknologi pertanian di sisi lain.

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi mengakibatkan kemampuan

pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi menjadi semakin lemah. Sektor

industri tidak mampu bersaing dengan industri negara-negara tetangga. Demikian

juga dengan sektor pertanian, di mana hasil pertanian seperti buah-buahan yang

dijualbelikan di mall-mall merupakan hasil impor. Dengan kata lain, pembangunan

ekonomi yang dilaksnakan pemerintahan Orde Baru tidak didasarkana pada

sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia.

3. Krisis Politik

Sebenarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlalu peduli

terhadap model atau sistem politik yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru.

Yang penting masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan

pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memnuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat hanya mendambakan kehidupan

yang tertib, tenang, damai, aman, serta adil dalam kemakmuran dan makmur

dalam keadilan.

Namun dalam kenyataannya, dambaan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan

dari kehidupan politik yang dibangun pemerintahan Suharto. Bahkan, segala

kebijakan pembangunan nasional bersumber dari kebijakan politik pemerintah.

Oleh karena itu, ketika harapan masyarakat tidak dapat terpenuhi, maka muncul

tuntutan-tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil.

Di sisi lain, kehidupan politik yang represif (yaitu suatu pemerintahan yang ditandai

dengan tekanan-tekanan) telah melahirkan konflik, kerusuhan, dan kekacauan

sehingga masyarakat merasa cemas dan khawatir karena ketenangan,

ketenteraman, dan keamanannya terancam. Bahkan, kerusuhan dan kekacauan

219

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

itu dapat menghentikan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Keadaan itulah menyebabkan terjadinya krisis politik.

Sementara, pemerintahan Orde Baru sendiri tidak mampu mengatasi krisis

politik yang berkembang. Oleh karena itu, satu-satunya jawaban yang dipandang

paling realistik adalah menuntut Presiden Suharto untuk mengundarkan diri dari

jabatannya sebagai presiden. Pemerintahan Orde Baru dan Presiden Suharto

dipandang sudah tidak mampu menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik

sehingga perlu diganti.

4. Krisis Sosial

Krisis moneter, ekonomi, dan politik terus melanda kehidupan bangsa dan

negara Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, harapan terjadinya

perbaikan kehidupan masyarakat tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera

datang. Berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup dan kehidupannya semakin hari semakin bertambah berat.

Demonstrasi-demonstrasi yang dipelopori para mahasiswa telah mendorong

terjadinya krisis sosial. Kerusuhan, kekacauan, pembakaran, dan penjarahan

merupakan fenomena yang terus terjadi di beberapa daerah seperti di Situbondo,

Tasikmalaya, Kalimantab Barat, dan Pekalongan. Di samping itu, banyaknya

pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menambah krisis

sosial. Kenyataan itu merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah dalam

menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu, tidak berlebihan apabila masyarakat kemudian menuntut agar Presiden

Suharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.

5. Krisis Hukum

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah belum

dapat direalisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi

pelayan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Oleh karena itu, tidak

mengherankan apabila seseorang yang dianggap bersalah bebas dari hukuman

dan seseorang yang dianggap tidak bersalah malah harus masuk ke penjara.

Memang harus diakui bahwa sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak

dapat dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, bersamaan

dengan krisi moneter, ekonomi, dan politik telah terjadi krisis di bidang hukum

(peradilan). Keadaan itulah yang menambah ketidakpercayaan masyarakat

terhadap pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto.

Untuk mengatasi krisis multidimensional tersebut, maka satu-satu jalan

adalah melaksanakan reformasi total dalam berbagai bidang kehidupan. Para

mahasiswa sebagai pelopor gerakan reformasi mengajukan berbagai tuntutan.

Misalnya, adili Suharto dan kroni-kroninya, ciptakan pemerintahan yang bersih

dari KKN, tegakkan supremasi hukum. Untuk memenuhi tuntutan mahasiswa,

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

220

Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh

agama dan tokoh-tokoh nasional untuk

membentuk Dewan Reformasi yang

beranggotakan tokoh agama dan tokoh

nasional. Tokoh-tokoh tersebut menolak

panggilan dan ajakan Suharto sehingga

Presiden Suharto mengundurkan diri.

B. Gerakan Reformasi

Pepatah yang mengatakan bahwa tiada yang kekal di dunia ini pantas

dialamatkan kepada pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto yang

telah berkuasa selama 32 tahun. Krisis multidimensi yang melanda negeri tercinta

ini telah menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi dan jatuhnya pemerintahan

Orde Baru pada tahun 1998. Bagaimanakah proses lahirnya gerakan reformasi

dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru? Persoalan ini layak untuk disimak dan

dicermati karena mengandung pelajaran yang berharga dalam membangun

kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa yang akan datang.

1. Lahirnya Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatatan perikehidupan lama ke

tatanan perikehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi yang terjadi di

Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk

melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan

dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, gerakan

reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan perikehidupan

baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Gambar. 13.1.

Presiden Suharto sedang membacakan

pernyataan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI

dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden

B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara

Tugas Kelompok

Diskusikan tema-tema di bawah ini dengan teman sekelompok (5 orang)!

1. Persamaan-persamaan jatuhnya pemerintah orde baru dan orde lama.

2. Persamaan dan perbedaan antara orde baru dan orde reformasi.

3. Bukti-bukti peranan mahasiswa dalam gerakan reformasi.

4. Beberapa strategi yang ditempuh mahasiswa untuk mereformasi

pemerintahan orde baru.

Tugas 13.1

221

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

Gerakan reformasi merupakan sebuah perjuangan

karena hasil-hasilnya tidak dapat dinikmati dalam waktu

yang singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena gerakan

reformasi memiliki agenda pembaruan dalam segala

aspek kehidupan. Oleh karena itu, semua agenda

reformasi tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang

bersamaan dan dalam waktu yang singkat.

Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan dan

berhasil dengan baik, maka perlu disusun strategi yang

tepat, seperti:

a. Menetapkan prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi

lebih dahulu dan aspek mana yang direformasi kemudian.

b. Melaksanakan kontrol agar pelaksanaan reformasi dapat mencapai tujuan dan

sasaran secara tepat.

Reformasi yang tidak

terkontrol akan kehilangan arah,

dan bahkan cenderung

menyimpang dari norma-norma

hukum. Dengan demikian, cita-cita

reformasi untuk memperbaiki

kehidupan masyarakat Indonesia

akan gagal.

Persoalan pokok yang

mendorong atau menyebabkan

lahirnya gerakan reformasi adalah

kesulitan warga masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan pokok.

Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak

goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami

kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli

sembako itu.

Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak

menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan

ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat

Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan

masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan

reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

Gambar. 13.2

Mahasiswa

Menduduki Gedung

DPR/MPR

Agenda reformasi yang disuarakan para

mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:

1. Adili Suharto dan kroni-kroninya,

2. Laksanakan amandemen UUD 1945,

3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI,

4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-

luasnya,

5. Tegakkan supremasi hukum,

6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Mahasiswa sebagai ujung tombak gerakan

reformasi melakukan demonstrasi menuntut

iselenggarakannya reformasi di segala bidang

kehidupan.

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

222

2. Sebab-sebab Lahirnya Reformasi

Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor

atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak

muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama

ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde

Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten

dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya

tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masih ingatkah

kamu akan pengertian Orde Baru?

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan

penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang

tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila

dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.

Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang

menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti:

a. Krisis politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari

berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik

yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam

kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi

adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan

kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde

Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.

Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan

untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa.

Pemerintahan Orde Baru selalu melakukan intervensi terhadap

kehidupan politik. Misalnya, ketika Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua partai, sedangkan

pemerintahan Suharto menunjuk Drs. Suryadi sebagai ketua PDI. Kejadian

itu mengakibatkan keadaan politik dalam negeri mulai memanas. Namun,

pemerintahan Orde Baru yang didukung Golongan Karya (Golkar) merasa

tidak bersalah. Keadaan itu sengaja direkayasa oleh pemerintah dalam rangka

memenangkan pemilihan umum secara mutlak seperti tahun-tahun

sebelumnya.

Rekayasa-rekayasa politik terus dibangun oleh pemerintah Orde Baru

sehingga pasal 2 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2 UUD 1945 berbunyi bahwa: ‘Kedaulatan ada di tangan rakyat dan

dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat’. Namun

dalam kenyataannya, kedaulatan ada di tangan sekelompok orang tertentu.

Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota

MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Oleh karena

223

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

itu, tidak mengherankan apabila anggota MPR/DPR terdiri dari para istri,

anak, dan kerabat dekat para pejabat negara.

Keadaan itu mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya masyarakat

terhadap institusi pemerintah, MPR, dan DPR. Ketidakpercayaan itulah yang

menyebabkan lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa

dan didukung oleh para dosen maupun kaum cendekiawan. Mereka menuntut

agar segera dilakukan pergantian presiden, reshuffle kabinet, menggelar

Sidang Istimewa MPR, dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya.

Gerakan reformasi menuntut untuk melakukan reformasi total dalam segala

bidang kehidupan, termasuk keanggotaan MPR dan DPR yang dipandang

sarat KKN.

Di samping itu, gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan

pembaruan terhadap lima paket Undang-Undang Politik yang dianggap

sebagai sumber ketidakadilan (lihat dalam bok di bawah ini). Keadaan partai-

partai politik dan Golkar dianggap tidak mampu menampung dan

memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional

selama pemerintahan Orde Baru dipandang telah gagal mewujudkan

kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam

keadilan. Bahkan, pembangunan nasional mengakibatkan

terjadinya ketimpangan politik, ekonomi, dan sosial.

Krisis politik semakin memanas, setelah terjadi

peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa itu

sebagai akibat pertikaian internal dalam tubuh PDI.

Kelompok PDI pimpinan Suryadi menyerbu kantor pusat

PDI yang masih ditempati oleh PDI pimpinan Megawati.

Peristiwa itu menimbulkan kerusuhan yang membawa

korban, baik kendaraan, rumah, pertokoan, perkantoran,

dan korban jiwa. Pada dasarnya, peristiwa itu merupakan

ekses dari kebijakan dan rekayasa politik yang dibangun

pemerintahan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya

tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang

yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

1) Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah

dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan

Republik Indonesia).

2) Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu

atau demokrasi rekayasa.

3) Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan

masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

4) Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap

warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

5) Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun

Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi

Gambar. 13.3

Demonstrasi Anti Lima Paket

UU Politik. Para mahasiswa berdemontrasi

menuntut pemerintah untuk mencabut Lima

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

224

pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

Ciri-ciri itulah yang menjadi isi

tuntutan atau agenda reformasi di bidang

politik.

Sepanjang tahun 1996, telah terjadi

pertikaian sosial dan politik dalam

kehidupan masyarakat. Kerusuhan

terjadi di mana-mana, seperti pada

bulan Oktober 1996 di Situbondo (Jatim),

Desember 1996 di Tasikmalaya (Jabar)

dan di Sanggau Ledo yang meluas ke

Singkawang dan Pontianak (Kalbar).

Ketegangan politik terus berlanjut

sampai menjelang Pemilu Tahun 1997 yang berubah menjadi konflik antar etnik

dan agama. Pada bulan Maret 1997, terjadi kerusuhan di Pekalongan (Jateng)

yang meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, kerusuhan di Banjarmasin

meminta korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Keadaan itulah yang ikut

mendorong lahirnya gerakan reformasi.

Kekecewaan rakyat semakin memuncak ketika semua fraksi di DPR/MPR

mendukung pencalonan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1998-

2003. Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, Suharto terpilih sebagai

Presiden RI dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 1998-

2003. Bahkan, MPR menetapkan beberapa ketetapan yang memberikan

kewenangan khusus kepada presiden untuk mengendalikan negara. Semua

itu tidak dapat dipisahkan dari komposisi keanggotaan MPR yang lebih

mengarah pada hasil-hasil nepotisme. Misalnya, menangkap orang-orang yang

dianggap membahayakan kekuasaannya, pembentukkan Tim Penembak

Khusus (Petrus), pembentukkan dewan-dewan untuk kepentingan

kekuasaannya, dan sebagainya.

Kekecewaan masyarakat terus bergulir dan berusaha menekan

kepemimpinan Presiden Suharto melalui berbagai demonstrasi. Para

mahasiswa, anggota LSM, cendekiawan semakin marah ketika beberapa

aktivitis ditangkap oleh aparat keamanan. Gerakan reformasi tidak dapat

dibendung dan dipandang sebagai satu-satunya jawaban untuk menata

kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

b. Krisis hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas

pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi.

Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan

para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.

Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan

itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa

Lima Paket UU Politik yang dianggap sebagai

penyebab terjadinya ketidakadilan, yaitu:

1. UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum,

2. UU No. 2/1985 tentang Susunan, Kedudukan,

Tugas, dan Wewenang DPR/MPR,

3. UU No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan

Karya,

4. UU No. 5/1985 tentang Referendum, dan

5. UU No. 8/1985 tentang Organisasi Massa.

225

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan

pemerintah (eksekutif)’.

Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori para mahasiswa,

masalah hukum telah menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat

menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar setiap persoalan dapat

ditempatkan pada posisinya secara proporsional. Terjadinya ketidakadilan

dalam kehidupan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh sistem hukum

atau peradilan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,

para mahasiswa menuntut agar reformasi di bidang hukum dipercepat

pelaksanaannya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah

pilar terwujudnya kehidupan yang demokratis, sekaligus sebagai wahana

untuk mengadili seseorang sesuai dengan kesalahannya.

c. Krisis ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli

1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata,

ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda

dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah

terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar

rupiah turun dari Rp 2,575.oo menjadi Rp 2,603.oo per dollar Amerika Serikat.

Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat

turun menjadi Rp 5,000.oo per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai

tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.oo

per dollar.

Melemahnya nilai tukar rupaih mengakibatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan iklim

bisnis semakin bertambah lesu. Kondisi moneter

Indonesia mengalami keterpurukan dan beberapa bank

harus dilikuidasi pada akhir tahun 1997. Untuk membantu

bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan

mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Ternyata, usaha pemerintah itu tidak dapat memberikan

hasil karena pinjaman bank-bank bermasalah justru

semakin besar. Keadaan di atas mengakibatkan

pemerintah harus menanggung beban hutang yang

sangat besar dan kepercayaan dunia internasional

terhadap Indonesia semakin menurun dan gairah investasi

pun semakin melemah. Akibatnya, pemutusan hubungan

kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Angka penganggguran

pun terus meningkat dan daya beli masyarakat terus

melemah. Kesenjangan ekonomi yang telah terjadi sebelumnya semakin

melebar seiring dengan terjadinya krisis ekonomi.

Kondisi perekonomian nasional semakin memburuk pada akhir tahun

Gambar. 13.4.

Presiden Suharto disaksikan

Direktur IMF, Michel Camdessus menandatangi

Letter of Intent dengan IMF sebagai syarat untuk

mendapatkan bantuan (pinjaman) dari IMF pada

tanggal 15 Januari 1998 di Cendana, Jakarta.

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

226

1997 sebagai akibat persediaan sembako semakin menipis dan menghilang

dari pasar. Akibatnya, harga-harga sembako semakin tinggi. Kekurangan

makanan dan kelaparan melanda beberap wilayah Indonesia, seperti di Irian

Barat (Papua), Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di pulau Jawa.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah meminta bantuan kepada Dana

Moneter Internasional (IMF). Namun, bantuan dana dari IMF belum dapat

direalisasikan. Padahal, pemerintah Indonesia telah menandatangani 50 butir

kesepahaman, Letter of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai

kondisi, seperti:

1)

Hutang Luar Negeri Indonesia

. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat

besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu

bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya

terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan

Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiro pada Sidang

Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin Presiden Suharto di Bina

Graha, hutang Indonesia telah mencapai 63,462 dollar Amerika Serikat,

sedangkan hutang swasta mencapai 73,962 dollar Amerika Serikat.

2)

Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

. Pemerintah Orde Baru ingin

menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai

dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia

merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang

sangat rendah (rata-rata). Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi

negara industri merupakan tugas yang sangat sulit karena masyarakat

Indonesia belum siap untuk bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan

kesalahan pemerintahan Orde Baru karena tidak dapat melaksanakan

pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen.

3)

Pemerintahan Sentralistik

. Pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik

sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena

itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah

hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya, dalam

bidang ekonomi, di mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta sehingga

pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Akibatnya,

terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keadaan itu

mempersulit Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi karena daerah

tidak tidak mampu memberikan kontribusi yang memadai.

d. Krisis sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis

sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan

terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu

berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Pelaksanaan

hukum yang berkeadilan sering menimbulkan ketidakpuasan yang mengarah

227

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

pada terjadinya demonstrasi-demonstrasi maupun kerusuhan. Sementara,

ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar

terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas,

tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan

faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

Krisis sosial dapat terjadi di mana-mana tanpa mengenal waktu dan

tempat. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor

penentu karena sebagian besar warga masyarakat tidak mampu

mengendalikan dirinya. Sementara, para mahasiswa dan para cendekiawan

dengan kemampuannya dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Untuk itu, salah satu jalan yang sering ditempuh adalah melakukan

demonstrasi secara besar-besaran. Semangat para mahasiswa telah

mendorong para buruh, petani, nelayan, pedagang kecil untuk melakukan

demonstrasi. Semua itu merupakan sumber krisis sosial.

Demonstrasi-demonstrasi yang tidak terkendali mengakibatkan

kehidupan di perkotaan diliputi kecemasan, rasa takut, tidak tenteram dan

tenang. Situasi yang tidak terkendali telah mendorong sebagian masyarakat,

terutama dari etnis Cina untuk memilih pergi ke luar negeri dengan alasan

keamanan.

e. Krisis kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda

bangsa Indonesia telah mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap

kepemimpinan Presiden Suharto.

Ketidakmampuan pemerintah dalam

membangun kehidupan politik yang

demokratis, menegakkan pelaksanaan

hukum dan sistem peradilan, dan

pelaksanaan pembangunan ekonomi yang

berpihak kepada rakyat banyak telah

melahirkan krisis kepercayaan.

Demonstrasi bertambah gencar

dilaksanakan oleh para mahasiswa,

terutama setelah pemerintah

mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4

Mei 1998. Puncak aksi mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di

Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang berlangsung secara damai

telah berubah menjadi aksi kekerasan, setelah tertembaknya empat orang

mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Lesmana, Heri

Hertanto, dan Hafidhin Royan. Sedangkan para mahasiswa yang menderita

luka ringan dan luka parah pun tidak sedikit jumlahnya, setelah bentrok dengan

aparat keamanan yang berusaha membubarkan para demonstran.

Gambar. 13.5

Tragedi Mei 1998. Mahasiswa dan masyarakat

yang turun ke jalan sedang dihalau oleh aparat keamanan.

Keadaan masyarakat sudah tidak terkendali, dan cenderung

bertindak anarkis dan destruktif.

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

228

Pada waktu tragedi Trisakti terjadi, Presiden Suharto sedang menghadiri

KTT G-15 di Kairo, Mesir. Masyarakat menuntut Presiden Suharto sebagai

pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Suharto kembali ke Tanah Air dan

masyarakat menuntut agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Bahkan,

beberapa kawan terdekatnya mendesak agar Presiden Suharto segera

mengundurkan diri. Dengan demikian, tuntutan pengunduran diri itu tidak hanya

datang dari para mahasiswa dan para oposisi politiknya.

Kunjungan para mahasiswa ke gedung DPR/MPR yang semula untuk

mengadakan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR telah berubah menjadi

mimbar bebas. Para mahasiswa lebih memilih tetap tinggal di gedung wakil

rakyat itu, sebelum tuntutan reformasi total dipenuhinya. Akhirnya, tuntutan

mahasiswa tersebut mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan

DPR/MPR. Pada tanggal 18 Mei 1998, pimpinan DPR/MPR mengeluarkan

pernyataan agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Namun, himbauan

pimpinan DPR/MPR agar Presiden Suharto mengundurkan diri dianggap

sebagai pendapat pribadi oleh pimpinan ABRI. Oleh karena itu, ketidakjelasan

sikap elite politik nasional telah mengundang banyak mahasiswa untuk

berdatangan ke gedung DPR/MPR.

Untuk menyikapi perkembangan yang terjadi, Presiden Suharto mengada-

kan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di

Jakarta. Kemudian, Presiden Suharto mengumumkan tentang pembentukan

Dewan Reformasi, perombakan Kabinet Pembangunan VII, segera melakukan

Pemilu, dan tidak bersedia dicalonkan kembali. Namun, usaha Presiden Suharto

tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sebagian besar orang menolak untuk

duduk dalam Dewan Reformasi dan seorang menteri menyatakan mundur

dari jabatannya. Keadaan itu merupakan bukti bahwa Presiden Suharto telah

menghadapi krisis kepercayaan, baik dari para mahasiswa, aktivis LSM, pihak

oposisi, para cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat, maupun dari kawan-

kawan terdekatnya.

Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto menyatakan

mengundurkan diri (berhenti) sebagai Presiden RI dan menyerahkan kekuasaan

kepada Wakil Presiden. Pada saat itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie diambil

sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang

baru di Istana Negara.

3. Kronologi Reformasi

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai

berikut:

a. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai

Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden

Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Kondisi

kehidupan bangsa dan negara tidak kunjung membaik. Perekonomian nasional

229

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

semakin memburuk dan masalah-masalah sosial semakin menumpuk.

Keadaan itu menimbulkan keprihatinkan dan kekhawatiran rakyat Indonesia.

b. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak

menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan

harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan

mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan. Semakin bertambahnya para

mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyebabkan aparat keamanan

kewalahan dan terjadilah bentrok antara para mahasiswa dan aparat

keamanan.

c. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas

Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang

menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery

Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas

dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat

mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan

kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.

d. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan

massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami

kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah,

bahkan ratusan orang mati terbakar.

e. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi

di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat

yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-

alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna

mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku

Alam VII. Inti isi maklumat tersebut adalah ‘anjuran kepada seluruh

masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa’.

f. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR

mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto

mengundurkan diri’.

g. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh

agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam

rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden

Suharto. Namun, usaha itu mengalami kegagalan karena sebagian tokoh-

tokoh yang diundang menolak untuk duduk dalam Dewan Reformasi itu.

Sementara, mahasiswa di gedung DPR/MPR tetap menuntut Suharto turun

dari kursi kepresidenan.

h. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto

meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa

anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian

Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie

sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi

Presiden RI oleh Ketua MA.

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

230

1. Setelah kalian mempelajari Bab ini, apakah kalian sudah dapat memahami

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gerakan reformasi? Apabila

belum, apa yang akan kalian lakukan? Apabila sudah, apa yang harus

kalian lakukan?

2. Apakah gerakan reformasi sudah berhasil mencapai tujuan yang dicita-

citakan masyarakat Indonesia? Apa yang dapat kalian lakukan untuk

mempercepat pelaksanaan reformasi? Soal evaluasi di bawah hanya

merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan kalian.

REFLEKSI

Reformasi adalah gerakan moral yang bertujuan untuk menata

perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berda-sarkan

Pancasila, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Beberapa sebab lahirnya gerakan reformasi adalah krisis moneter,

ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap

pemerintahan Presiden Suharto. Nilai tukar rupiah terus merosot. Para in-

vestor banyak yang menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan

pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde

Baru. Kehidupan politik hanya kepentingan para penguasa. Hukum dan

lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya.

Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Nilai-nilai budaya bangsa

yang luhur tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah sampai pada

titik yang paling kritis. Oleh karena itu, krisis kehidupan masyarakat Indone-

sia sering disebut sebagai krisis multidimensional.

Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Orde Baru telah berusaha

dengan mengajak para tokoh nasional seperti Gus Dur, Cak Nur, Sri Sul-

tan, dan sebagainya. Namun, tokoh-tokoh nasional itu menolak. Oleh karena

itu, Presiden Suharto mengambil keputusan untuk mengundurkan diri

sebagai Presiden RI. Kondisi pemerintah Orde Baru sudah tidak sesuai

dengan semboyan yang didengungkan sejak awal. Mampukah reformasi

menjawab tuntatan masyarakat?

RANGKUMAN

231

Bab XIII. Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

EVALUASI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat

1. Salah satu sebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru adalah;

a. Presiden Suharto terlalu memegang kekuasaan pemerintahan

b. Pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasi krisi multi dimensional

c. Terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa

d. Kegagalan Presiden Suharto membentuk Dewan Nasional

2. Salah satu sebab terjadinya krisi moneter adalah:

a. Pembangunan sektor pertanian kurang mendapat perhatian

b. Bunga bank sangat tinggi

c. Jumlah lembaga perbankan terlalu banyak

d. Industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan industri luar negeri

3. Jiwa kewirausahaan masyarakat Indonesia yang lemah menyebabkan

terjadinya krisis di bidang:

a. Politik,

b. Sosial,

c. Ekonomi,

d. Hukum.

4. Pemerintah Orde Baru mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi.

Keadaan ini merupakan bukti bahwa:

a. Kekuasaan pemerintahan sangat lemah

b. Kekuasaan lembaga legislatif (DPR) tidak berfungsi

c. Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kuat

d. Kekuasaan lembaga peradilan tidak mampu menjalankan tugasnya

5. Tujuan gerakan reformasi adalah:

a. Menata kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

b. Mengadili Presiden Suharto

c. Mengadili para koruptor

d. Mencabut lima paket UU Politik

6. Pelopor gerakan reformasi adalah:

a. Cendekiawan muslim

b. Anggota ABRI

c. Mahasiswa

d. Tokoh-tokoh nasional

7. Beberapa tuntutan yang diajukan para mahasiswa melalui demonstrasi

adalah, kecuali:

a. Hapus dwi fungsi ABRI

b. Adili Suharto dan kroni-kroninya

c. Tegakkan supremasi hukum

d. Ciptakan lapangan kerja

8. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh

agama dan tokoh-tokoh nasional untuk dimintai pertimbangan dalam

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

232

membentuk:

a. Dewan Nasional

b. Dewan Pertimbangan

c. Dewan Reformasi

d. Dewan Penyelamat Negara

9. Presiden Suharto meletakan jabatannya secara resmi pada:

a. 20 Mei 1998

b. 21 Mei 1998

c. 22 Mei 1998

d. 23 Mei 1998

10. Pengganti Presiden Suharto adalah:

a. Baharuddin Jusuf Habibie

b. Abdurrahman Wahid

c. Megawati Soekarnoputri

d. Susilo Bambang Yudoyono

B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat

1. Cak Nur adalah panggilan yang biasa ditujukan kepada cendekiawan muslim

yang bernama .................................

2. Salah satu dampak krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1997/

1998 adalah terjadinya PHK secara besar-besaran. PHK singkatan dari

....................................

3. KKN merupakan salah satu ciri yang menandai akhir pemerintahan Orde

Baru. KKN singkatan dari ........................................................

4. Pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti meninggal dunia

sebagai korban reformasi. Peristiwa itu dikenal dengan istilah tragedi

.................................................

5. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto menyatakan mengundurkan

diri sebagai Presiden RI yang disampaikan dalam pidato di ...........................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat

1. Sebutkan 3 (tiga) sebab terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997/1998!

2. Sebutkan 3 (tiga) dampak krisis ekonomi yang paling dirasakan masyarakat!

3. Apa yang kalian ketahui dengan Tragedi Trisakti 12 Mei 1998?

4. Sebutkan 4 (empat) tuntutan yang diajukan kaum reformis terhadap

pemerintah!

5. Mengapa tujuan reformasi belum mencapai hasil yang diharapkan

masyarakat? Jelaskan jawaban kalian!